Demo Perawat di Polman Berbuntut Isu Pemecatan, Anggota DPRD Sulbar : Demo Hal yang Lumrah, Sikapi Secara Serius

Diposkan oleh On Wednesday, May 09, 2018

-- --


Abdul Rahim Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat

Foto : Wacana.Info

Anggota DPRD Provinsi Sulbar Yang juga mantan Ketua Komisi 4 Abdul Rahim Angkat Bicara soal adanya isu pemecatan bagi pegawai honorer demo perawat Polman pasca menggelar aksi, belum lama ini.

Menurut, Rahim apa yang diteriakan adik-adik Perawat merupakan hal yang sangat lumrah dan manusiawi. “Pemerintah Polewali Mandar dan Sulawesi Barat harus menyikapi secara serius rintihan tersebut,” Kata Rahim, Rabu (9/5/2018).

Lanjut dikatakan, Rahim, Bahwa Mereka telah bekerja sepenuh waktu dan tulus-ikhlas demi merawat bahkan menyelamatkan nyawa pasien. “Mereka terkadang tidak tidur sepanjang malam hanya menunggu, memantau dan mendengar keluhan pasien maupun kekuarga pasien,” Ujar Rahim.

 Rahim juga mengatakan, Tuntutan mereka sangat rasional. Isteri, suami dan anak mereka juga butuh hidup selayaknya. Tetapi kalau benar honornya hanya Rp. 100.000/ bulan tentu sangat menyedihkan bahkan dianggap “perbudakan”.

“Karena itu, kita berharap semua pihak terutama pihak Rumah Sakit Polewali Mandar tidak emosional menyikapinya. Terlebih lagi, sampai melakukan intimidasi dan pemecatan. Mereka adalah pejuang Kemanusiaan,” Ungkap Rahim

Rahim menambahkan, DPRD Provinsi Sulawesi Barat perlu segera melakukan koordinasi dengan Seluruh Pemerintah Kabupaten, khawatir jangan sampai kondisi ini terjadi pada semua daerah.

“Ini tidak boleh didiamkan. Harus ada langkah-langkah taktis dan konsepsional. Kepada kader NasDem di DPRD Polewali Mandar saya minta agar segera melakukan cross cek dan investigasi di lapangan, apakah benar ada tenaga honorer RS. Polewali Mandar yang ikut menyampaikan tuntutan dalam ancaman dan pemecatan,” Tegas Rahim.


Aksi Demo Perawat Honorer di Polman 

Aksi demo perawat di Polman

Foto : Polewaliterkini.net

Aksi Sejumlah perawat honorer yang menggelar aksi kemarin di DPRD dan Kantor Bupati Polman Berbuntut Panjang. Pasalnya Aksi sejumlah perawat honorer yang menuntut hak sebagai Perawat Honorer untuk diangkat menjadi PNS/CPNS, Serta meminta diperlakukan secara adil dan upah yang layak berbuntut dengan acaman pemecatan.

Salah satu sumber yang enggang disebutkan namanya kepada rakyatta, mengatakan aksi kami kemarin semata-mata hanya menunutu hak kami sebagai tenaga perawat padahal, kami bekerja dengan keilmuan dan menolong banyak masyarakat tapi tetap tidak mendapat apresiasi “Hanya Karena ikut demo memperjuangkan nasib kami, sekarang diancam di pecat,” kata Sumber. Rabu (9/5/2018).

Sebelumnya, sejumlah perawat yang tergabung dalam Gerakan Aksi Solidaritas Seluruh Perawat Honorer Sekabupaten Polman, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Polman, Senin (7/5/2018). Dalam aksi yang di pimpin langsung Rahmat, yang akrab di sapa Wahyu selaku Korlap ini, dalam aksi menuntut hak sebagai Perawat Honorer.

"Profesi kami tidak dihargai. Kami datang kesini dengan teman-teman seprofesi untuk meminta solusi kepada anggota dewan yang terhormat tetapi solusi itu tidak jelas. “Berikan kami kepastian untuk diangkat menjadi PNS/CPNS. Kami tidak perlu janji, kami perlu bukti dan perjanjian. Kami minta tanggungjawab dari pemerintah melalui anggota DPRD Kab. Polman,” Kata Wahyu.

Selain itu, kata Wahyu, menuntut hak sebagai bangsa Indonesia. Ia juga berharap  pemerintah menerima sebagaimana dengan tuntutan yaitu agar pemerintah memberikan solusi memberikan kebijakan yang berpihak kepada mereka.

“Kami menuntut hak-hak kami diperlakukan secara adil. Selama ini hak-hak kami tidak perlakukan dengan adil. Sudah bertahun-tahun kami bekerja tetapi tidak menerima gaji. Kami selama ini dianggap budak dan tidak dibayar sepeserpun tetapi kami kerja dengan ikhlas. Mana janji-janji mereka pada saat kampanye. Kami tidak diperlakukan secara manusiawi,” Ujar Wahyu.

“Katanya bangsa ini adalah bangsa yang berkeadilan tetapi mana buktinya. Kami datang kesini untuk meminta solusi agar kami dapat upah yang layak. Mana tanggungjawab pemerintah sebagai pengambil kebijakan,”Sambungnya.

Ia juga mengancam jika apa yang menjadi tuntutan mereka tidak diterima oleh anggota dewan, maka mulai hari ini, dirinya bersama rekan-rekan lainnya akan melakukan mogok kerja. Jangan salahkan kami apabila di puskesmas atau di rumah sakit tidak ada pelayanan.

“Adapun yang menjadi tuntutan kami saya kira anggota DPRD Kab. Polman sudah tahu.Kami bekerja selama 24 jam dengan penuh resiko tetapi nasib kami tidak diperhatikan. Kami mengabdi bertahun-tahun belum mendapatkan upah yang layak. Sampai saat ini kita belum menemukan titik terang bagaimana nasib kami kedepan,” Ucapnya.

“Kami minta tolong kepada anggota dewan yang terhormat bagaimana caranya agar nasib kami dapat berubah. Kami juga meminta kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menempatkan satu desa satu perawat,” Tambahnya.

Info : Rakyatta 


Next
« Prev Post
Previous
Next Post »