Penetapan UMP Sulbar 1 November "Molor" Hingga Dua Hari

Diposkan oleh On Thursday, November 03, 2016

-- --



Mamuju,Manakarra News---Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, dimana tiap tahunnya Pemerintah Provinsi Se-Indonesia, lewat Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi,mengajukan usulan. 

Sejumlah Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang selanjutnya penetapan UMP tahun 2017 harus ditetapkan oleh Gubernur secara serentak se-Indonesia pertanggal 1 November.

Namun hal itu tidak terjadi untuk penetapan UMP di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017, dan terjadi kemoloran sampai dengan tanggal 3 November.

Terkait hal itu,penjelasan dalam rapat Penetapan UMP oleh Dewan Pengupahan provinsi Sulbar di ruang kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar, yang dihadiri oleh Pihak Buruh,Pihak Perusahaan, Akademisi dan Pemerintah yang diwakili Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Kamis 3 November hari ini.

Dalam penjelasanya Wakil Dewan Pengupahan provinsi Sulbar Abdul Syakur Dallu mengatakan,bahwa untuk penetapan UMP tahun 2017 berdasarkan PP 78 Tahun 2015 memang dianjurkan untuk semua gubernur menetapkan UMPnya 1 November, namun ia mengatakan tidak mesti harus 1 November serta jika dilihat saat ini Provinsi yang baru mengusulkan UMP hanya 25 Provinsi.

"Jadi tidak mesti harus tepat satu November, karna ada juga daerah yang mengusulkan UMP nya bahkan sampai bulan Desember, provinsi Jawa Tengah dan Jawah Timur pun belum ada sampai sekarang. Jadi tidak ada masalah saya kira. Apalagi di daerah lain kaya di Jawa, masih harus mendengarkan masukan dari Burunya dulu, kalau kita kan disini tidak ada masalah."Katanya.

Ia pun menjelaskan untuk PP 78 Tahun 2015  hanya mengacu pada formulasi pasal 44 itu, maka keluarlah instruksi menteri Ketenaga Kerjaan bahwa skala kenaikan UMP tahun ini harus seragam 8,25%, dari UMP masing-masing Provinsi.

Lanjut Abdul Syakur Dallu, Kesepakatan kenaikan UMP sebesar 8,25% atau sebesar Rp 2.017.780. Telah disetujuh Oleh Pihak Perusahaan dan Pekerja, selaku pemberi upah dan penerimah upah.

"Jadi rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sulbar kali ini hasilnya akan kami setor dalam waktu dekat ke Gubernur, Untuk ditetapkan. Karna Gubernurlah yang memiliki hak menetapkan UMP, kami di Dewan Pengupahan hanya menyusun dan tempat mengkaji. Jadi nanti Gubernur yang mengambil keputusan apa akan mengikuti atau tidak rekomendasi dari rapat Dewan Pengupahan Saat ini"Tutupnya

Penulis : Adri M.Fatwa

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »