DPD RI dan KNPI Majene Gelar Dialog

Diposkan oleh On Tuesday, November 29, 2016

-- --


Manakarranews.com, Majene — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bekerjasama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Majene menggelar dialog di gedung KNPI majene, Senin, 28 November 2016. 

Kegiatan dengan Tema "Pancasila Sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum dan Pengembangan Hak Asasi Manusia" itu dihadiri langsung oleh senator RI asal Sulbar, Muhammad Asri Anas.

Hadir pula Ketua KNPI Majene, Arismunandar kalma, bersama jajaran pengurus KNPI Majene serta beberapa pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kota Pendidikan itu.

Dalam kesempatannya, Asri Anas banyak mengurai persoalan bagaimana Pancasila Sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.

"Runtuhnya Orde Baru tanggal 21 Mei 1998 ditandai dengan rusaknya bidang hukum. Produk hukum baik materi maupun penegakannya semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan,dan keadilan. Padahal Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berfikir, sumber nilai dan sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia, sehingga fungsi Pancasila sebagai paradigma hukum atau berbagai pembaharuan hukum di Indonesia," kata Asri.

Produk hukum, menurut Asri, dapat berubah dan diubah sesuai perkembangan jaman, perkembangan IPTEK dan perkembangan aspirasi rakyat, namun sumber nilai dari Pancasila harus tetap tidak berubah.

"Pancasila harus tetap menjadi sumber norma, sumber nilai dan kerangkan berfikir dalam pembaharuan hukum, agar hukum dapat aktual atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai paradigma pembaharuan hukum, maka Pancasila adalah cita-cita hukum yang berkedudukan sebagai staf undamentalnorm di dalam negara Indonesia," jelasnya.

Asri menjelaskan, Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai religius, nilai hukum kodrat, nilai hukum moral, pada hakekatnya merupakan sumber material hukum positif Indonesia.

"Oleh karena itu, Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia yang tersusun secara hierarkis. itu kata Kaelan,2001: 254. jadi, Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum merupakan sumber norma dan sumber nilai, bersifat dinamik nyata ada dalam masyarakat, baik menyangkut aspirasinya, kemajuan peradabannya, maupun kemajuan IPTEK," kuncinya. (AMF)


Next
« Prev Post
Previous
Next Post »