Undang-Undang Tentang Pemda Diabaikan,Sekda Kabupaten Mamuju 1 Tahun Terjadi Kekosongan Jabatan

Diposkan oleh On Wednesday, September 21, 2016

-- --



Mekanisme yang kadang tidak dijalankan dengan benar membuat sistem kewenangan tidak jelas.

Seperti terjadi pada pemerintah daerah  Kabupaten Mamuju, terhitung sejak Pelaksana Tugas (PLT) Daud Yahya dilantik pada bulan September 2015 lalu,hingga sampai saat ini jabatan Sekretaris Daerah kabupaten Mamuju (Sekda) masih kosong.

Padahal mengacu pada Undang-Undang (UU) nomor  23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 214 ayat 3 menjelaskan bahwa masa penjabat sekertaris daerah sebagaimana yang telah dijabarkan  pada ayat  1 dan  2, paling lama enam bulan dalam hal sekertaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas atau paling lama tiga bulan.
Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mamuju Sugianto,Senin (19/09/16) menjelaskan, hal itu merupakan masalah yang serius.
Sugianto  mengatakan ,jika memang dalam Pelaksana Tugas telah melewati batas waktu yang ditetapkan,maka tentunya harus  memberi   kepastian melalui mekanisme yang berlaku.
“Kalau memang belum ada sekda yang definitif,mohon ditinjau kembali itu surat perpanjangan tugas,iya memang apakah di perpanjang atau bagaimana”Jelas Sugianto
Oleh karena itu menurutnya, jabatan yang yang selama ini dianggap vital dalam pemerintahan menjadi hal yang tidak boleh di biarkan begitu saja,apalagi bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
“Yang menjadi soal sekarang adalah melampaui batas waktu yang di tetapkan,sekarang kita mau jabatan sekda yang definitif”Ungkapnya.(Ad.M.Fat)


Next
« Prev Post
Previous
Next Post »